REGIONS BEFORE AND DURING THE ELECTIONS (CASE STUDY IN INDONESIA)
DOI:
https://doi.org/10.33102/3g35gx79Keywords:
Regional election, Local Government Budget, Grant Expenditure Budget, Society Support Expenditure Budget, Financial Support Expenditure BudgetAbstract
This study is aimed at investigating (1) whether differences exist in allocating the grant, society support, and financial support budgets within the incumbent local government budget before and during the process of regional election; (2) whether differences exist in allocating the grant, society support, and financial support budget during the regional election process between the incumbent and non incumbent candidates. This study applied the census method to analyze the local government practicing the regional election process involving the incumbent and non incumbent candidates in Indonesia. The objects investigated are grant, society support, and financial support budgets within the local government budget of 2019-2020 periods. The result of the study are (1) allocation of grant expenditure budget in incumbent regions during the process of the regional election was higher than the grant expenditure budget allocation before the process of the regional election process. (2) allocation of society support expenditure budget in incumbent regions during the process of the regional election was higher than the society support expenditure budget allocation before the process of the regional election process. (3) allocation of financial support expenditure budget in incumbent regions during the process of the regional election was higher than the financial support expenditure budget allocation before the process of the regional election process.(4) grant expenditure budget allocation in incumbent regions during the regional election process was higher than the budget allocation for the non incumbent regions. (5) society support expenditure budget allocation in incumbent regions during the regional election process was higher than the budget allocation for the non incumbent regions. (6) financial support expenditure budget allocation in incumbent regions during the regional election process was higher than the budget allocation for the non incumbent regions.Downloads
References
Abdullah, S. & Asmara, J.A. 2016. “Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah – Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik.” Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Palembang. 2016
Cooper, D.R & Schindler, P.S. 2008. “Business Research Methods”. 10th Edition. New York-USA; McGraw-Hill Companies, Inc.
Halim & Abdullah, S. 2006. “Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah – Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi.” Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1):53-64.http:www.bppk.depkeu.go.id
Ritonga, I.T. & Alam, M.I. 2010. “Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).” Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Purwokerto. 2010
---------------Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
---------------Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
---------------Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
---------------Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
---------------Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
---------------Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
---------------Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
---------------Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggunjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
---------------Direktorat Jenderal Otonami Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
---------------Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
---------------Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;